Membonsai Gerakan Rakyat

Moment peringatan hari anti korupsi 9 Desember lalu, dirayakan berbagi elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya menuntut penuntasan skandal Bank Century. Demo yang direncanakan jauh-jauh hari dan membuat panas suasana politik negeri ini, diprediksi akan dihadiri para tokoh nasioanal dan ratusan ribu orang. Tapi ternyata, jauh dari perkiraan, mengapa bisa terjadi?.

Padahal aksi di Monas juga dimeriahkan penampilan penyanyi Edo Kondolagit, Franky Sahilatua, dan Ras Muhamad. Ternyata hanya sekitar lima ribu orang, masa itu dikatakan dari 45 elemen masyarakat sipil yang mengikuti aksi unjuk rasa di sisi istana lapangan Monumen Nasional (Monas). Ke-45 elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, antara lain; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudi), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan 13 Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta, Aliansi Parlemen Jalanan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Transparancy Internasional Indonesia (TII), Forum Diskusi Aktivis 77/78, Forum Trisakti 98, serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Aksi tersebut juga didukung pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Nahdlatul Ulama.

Kegagalan aksi besar rakyat itu tak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi suasana politik saat itu. Pertama, ramainya berita media terkait dukungan masyarakat terhadap Bibit-Chandra. Kesuksesan itu membuat nyali rakyat untuk menuntut penuntasan skandal Bank Century yang melibatkan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Kedua, ada respon serius dari Istana, untuk meredam aksi besar tersebut. Berita “ancaman” Istana tersebut langsung mendapat porsi besar pemberitaan media. Ancaman semakin jelas dengan mensinyalir aksi 9 Desember adalah aksi anarkis dan ditunggangi kepentingan tertentu. Tak tanggung-tanggun untuk menguatkan ancaman tersebut dikutiplah sumber dari Intelejen. Ketiga, rintangan teknis yang dilakukan aparat atau pejabat dalam menggagalkan aksi besar tersebut.

Hasilnya, target tokoh dan massa tak tercapai. Ini menunjukkan “ancaman” Istana dan rintangan teknis berhasil membongsai gerakan rakyat. Banyak dari rakyat yang takut turun karena Presiden memperingatkan akan terjadi aksi anarkis, sehingga agenda aksi banyak yang terbengkalai. Namun, ternyata demo juga damai-damai saja, tanpa anarkisme. Ini bisa menunjukkan sekali lagi informasi intelejen tidak valid. Kredibilitas intelejen dipertanyakan. Atau ada pihak yang ingin mengambil untung atas permainan informasi intelejen ini, tentunya mereka semua berada dilingkaran Istana.

Sebagaimana yang disampaikan Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi Fadjroel Rahman “Ini membuktikan presiden salah menerima informasi intelijen. Ujung-ujungnya, rakyat takut. Padahal, ancaman itu tidak terbukti”. “Gara-gara pernyataan presiden, banyak agenda aksi yang terbengkalai karena elemen pendukung takut”. “Misalnya, kami mau buat pentas di Taman Ismail Marzuki. Awalnya, mereka setuju. Tapi, gara-gara pernyataan SBY, pentas itu justru batal. Soalnya, mereka takut,”. Selain itu, panitia kesulitan mencari sound system. “Persewaan alat khawatir. Sangat berlebihan peringatan itu,” tegasnya.

Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik UI, juga menilai SBY gagal membuktikan ucapannya. “Jelas sudah sekarang siapa yang justru membuat suasana menjadi tegang. Kita ini fun-fun saja kok,” Menurut dia, SBY seharusnya mengevaluasi bawahannya yang memberikan laporan salah dan palsu. “Kalau data intelijen yang tidak benar digunakan, itu membahayakan negara,” tuturnya.

Saat aksi ternyata panitia tidak diperbolehkan menggunakan panggung seperti aksi sebelumnya. Sebab, panggung sudah diduduki Satpol PP. Sebagiamana yang disampaikan  Usman Hamid dari Kontras “Hingga kemarin masih boleh, tapi semalam tiba-tiba dilarang dengan alasan ada panggung lain.”
Panggung lain yang dimaksud adalah panggung peresmian Stasiun Pemantau Udara oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Dari berbagi fakta diatas, kiranya kita bisa belajar atas gerakan ”rakyat” ini. karena beredar banyak isu akan terjadi anarkisme. Kekerasan bisa menjadi dasar untuk membubarkan gerakan, maka janganlah memakai kekerasan. Tapi pakai kekuatan pemikiran dan politik. Termasuk gerakan Islam yang menghendaki penegakkan syariat Islam.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s