Menteri Jatah

Setiap kali menjelang penyusunan kabinet baru, para pengamat tertuju pada menteri jatah. Pada umumnya mereka menilai para menteri yang termasuk jatah partai ini dibilang menjadi penghambat pensejahteraan rakyat. Ini karena sisi profesionalitas dan baju partai masih dikenakan. Mereka dicap tidak mampu dan kadar mengutamakan kepentingan bangsa lebih kecil dibandingkan menteri yang berasal dari profesional.

Menteri ‘jatah’ ini seringkali tidak sesuai dengan bidang yang dia kuasai, akibatnya banyak kebijakan yang kurang tepat dan lambat. Ditengarahi sebagai sapi perahan partai dalam menutup biaya operasional partai, terutama saat kampanye dan pemilu.

Sinyal adanya menteri jatah semakin kuat setelah penandatanganan kontrak politik antara partai partai koalisi yang mengusung pasangan SBY-Boediono. Atas kontrak ini, pos-pos menteri jatah yang sejak awal dijanjikan akan dibagi-bagikan. Apalagi koalisi tersebut dibangun atas pragmatisme bukan idealisme partai apalagi berdasarkan ideologi, maka jangan berharap banyak akan profesionalitas pemerintahan ke depan.

Mimpi rakyat sejak tahun 1950-an, untuk membentuk zakenkabinet (kabinet ahli) jelas tak pernah terwujud. Sebuah kabinet yang dibentuk berdasarkan aneka pertimbangan tentang kesesuaian kemampuan setiap anggotanya dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam kabinet. Justru yang sering terbentuk kabinet ”dagang sapi”. Kabinet yang mengutamakan kesetiaan calon anggota kabinet kepada partai politik dalam pemerintahan koalisi.

Untuk menjawab tuduhan menteri jatah, ada pendapat penengah yang menyatakan “boleh dari partai asal mengikuti prosedur profesionalitas.” Pertanyaanya, seberapa ketat dan objektif tingkat prefesionalitas yang diujikan? Ditambah lagi harus memiliki chemistry yang sesuai dengan SBY-Boediono. Maka, akan semakin jelas pemerintahan ini dipenuhi orang-orang pendukung rezim neolib.

Bila dicermati, tak hanya karena penyusunan menterinya yang salah, rakyat tak sejahtera. Perlu diingat, kesejahteraan tidak pada menteri, tapi secara kolektif sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menentukannya. Bila pemerintahan yang mengekor pada kepentingan asing, pastilah akan mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan rakyatnya. Asing yang sejahtera dan rakyat akan terus merana.

Sudah berapa kali kabinet dibentuk dan tak banyak yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, apakah kita akan berharap pada para menteri saja untuk mensejahterakan rakyat? Tentu tidak, apalagi menteri jatah!.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s