Demokrasi Survey ala Kapitalis

Pro-kontra hasil survey untuk pasangan Capres-Cawapres yang dipublikasikan lembaga survey menjadi perdebatan, khususnya tim sukses masing-masing pasangan. Jauh lebih penting justru pendidikan politik rakyat harus diselamatkan dari berbagai macam tipu muslihat elit politik yang hanya menghendaki suara rakyat.
Berbagai sumber memberikan dasar bahwa survey merupakan salah satu metode ilmiah untuk mengetahui sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Baik dalam masalah ekonomi pasar atau pendapat publik tentang sesuatu, termasuk tingkat penerimaan masyarakat terhadap pasangan Capres-Cawapres saat ini. Namun perbedaan hasil antar lembaga Survey yang terlalu jauh, membuat banyak pertanyaan terhadap survey yang dikatakan ilmiah. Berbeda dengan survey perhitungan hasil pemilu yang bisa dibandingkan kevalidannya dengan perhitungan manualnya. Survey saat masa kampanye tidak ada perbandingan dengan hasil perhitungan manual, sehingga banyak alasan untuk menjawab berbagai tuduhan bila hasilnya terlalu melebihi yang sesungguhnya.
Pertanyaannya, mengapa jadi pro-kontra atau perbedaan antar lembaga? Padahal bila dilihat dari metode survey, bisa dibilang hampir sama. Untuk menjawab itu ada dua pendekatan, pertama; permasalahan sample dan kedua; motif dibalik lembaga survey. Terkait dengan sample menjadi titik kritis dari metode survey, sample yang tidak mewakili akan membuat perbedaan hasil yang sangat jauh dengan yang lain. Bila asumsi selama ini lembaga survey hasilnya sama, dan setiap dari mereka mengklaim profesional, maka dugaan beralih pada motif dibalik lembaga survey.
Seolah sudah disadari, bila hasil survey saat kampanye memang jadi bagian dari alat menyakinkan rakyat. Sehingga tidak ada bedanya lembaga survey dengan tim sukses para pasangan capres-cawapres. Dan tak heran juga, bila muncul anggapan hasil survey bisa jadi jasa ‘pesanan’, tergantung yang mendanainya.
Ada dua alasan utama menggunakan hasil survey saat kampaye yaitu; pertama, menjadi alat propaganda model Bandwagon (hura-hura). Secara harfiah berarti “kereta musik”, namun maksudnya adalah mengajak rakyat untuk secara ramai-ramai menyetujui suatu gagasan atau program, dengan terlebih dulu meyakinkan mereka bahwa rakyat lainya pun kebanyakan telah menyetujuinya. Misalnya; hasil survey yang menunjukkan didukung mayoritas rakyat, maka akan banyak rakyat yang mengikutinya. Kedua, menjadi dasar ‘rekayasa’ secara sistematis di lapangan agar hasilnya sesuai dengan hasil survey. Walaupun yang kedua ini sulit terjadi, tapi diyakini juga dilakukan para tim sukses pasangan tersebut.
Bila demikian survey berkedok ‘ilmiah’ jadi sebuah alat yang justru berbalik arah, layaknya senjata makan tuan. Tentu saja ini dikembalikan pada dasar komitmen lembaga tersebut terhadap kebenaran yang mereka klaim ilmiah. Jika tidak sesuai dengan kenyataannya, maka bukan saja lembaganya saja yang hancur tetapi metode ilmiah yang dipakai juga tidak akan dipercaya masyarakat lagi.
Bercermin pada negeri Paman Sam yang jadi patokan para “pendekar” demokrasi di negeri ini. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi di sana digerakkan oleh dua aktor utama yaitu lembaga survey dan para Kapitalis. Dari dua aktor ini tentu para kapitalis yang sesungguhnya mendominasi dan mengendalikannya.
Noam Chomsky juga mengungkap dua fakta yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan kebebasan berpendapat. Di satu sisi tidak ada batasan untuk berpendapat, tetapi sisi lain adanya upaya pengembangan metode-metode yang efektif untuk membatasi kebebasan berfikir. Ini terjadi karena dalam sistem Demokrasi-Kapitalis yang sesungguhnya berkuasa adalah kaum elit yang berjumlah sedikit yaitu para kapitalis. Untuk memenangkan “suaranya” dibutuhkan suatu metode agar pendapat rakyat tidak berbeda dengan pendapat elit tersebut. Metode tersebut dikenalkan Walter Lippman sebagai “mengelolah persetujuan” (manufacture of consent). Atau istilah yang lebih disukai Edward Bernays, “rekayasa persetujuan” (engineering of consent), sedangkan Dr. Everett Ladd menambahkan kata demokratis “rekayasa persetujuan demokratis” (engineering democratic of consent).
Upaya ini selain berkaitan erat dengan media juga tak lepas dari industri publik relation atau industri pencitraan dalam mewujudkan tujuan yang dicapainya yaitu agar rakyat sepakat atau tidak menentang kebijakan para Kapitalis sang pemegang kedaulatan yang sesungguhnya di negara demokratis semacam Amerika.
Rekayasa persetujuan tentu sangat berbahaya karena bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Maka dari itu harus dilawan setiap upaya yang mengarah pada pembodohan rakyat.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s