Bara Konflik dalam Pemilu

Perebutan kekuasaan sejatinya memang penuh konflik. Walaupun sejak awal KPU mengajak semua partai untuk ikrar damai, tetap saja ada konflik yang muncul walaupun hanya diawali konflik internal partai. Kini bola salju “DPT fiktif” kian besar hingga beberapa pihak menyerukan untuk menunda pemilu yang sudah di depan mata.

Kasus DPT tidak boleh dianggap remeh, karena sangat menentukan suara pihak yang “diuntungkan”. Kasus ini memang dibilang terlambat karena negeri ini sebelumnya sudah menyelenggarakan pilkada berkali-kali di seluruh wilayah. Pertanyaannya; mengapa DPT kini dianggap tidak jelas?

Bermula dari Pilkada Jatim yang penuh aroma kecurangan hingga DPT secara nasional digugat, akhirnya KPU yang sebelumnya terlihat tidak mampu mengatur jadwal kampanye diberi beban berat DPT fiktif. Aroma kecurangan tercium Kapolda Jatim dan menetapkan Ketua KPUD Jatim jadi tersangka, walaupun kemudian statusnya dicabut, dan dilakukan penyidikan ulang oleh kapolda yang baru.

Ada dua analisis yang muncul, pertama; ingin menghancurkan kredibilitas pemerintah. Ini karena data awal DPT berasal dari data kependudukan Pemerintah, dan dikelolah KPU menjadi DPT. Bila KPU hanya menyebut sebagai “user” maka KPU ingin “cuci tangan” dalam kasus ini. Padahal KPU juga “campur tangan” dalam memilih dan memilah data kependudukan menjadi DPT. Bila ada terjadi kesalahan atau sengaja disalahkan, sesungguhnya juga salah KPU bukan hanya pemerintah. Apapun sebutan orangnya, “oknum” KPU, orang partai atau perusuh harus ditindak tegas. Dengan fakta ini, maka sangat jelas ada upaya rekayasa suara.

Pemerintah merasa tertuduh, hingga Presiden SBY langsung melakukan rapat khusus untuk membahas masalah DPT dan pemilu. Sedangkan partai oposisi melihat kasus ini sebagai bara api yang siap dikobarkan untuk meruntuhkan kredibilitas Pemerintah ataupun KPU. Sehingga ada celah besar untuk menggugat pemenang pemilu nanti.

Analisis kedua; ada pihak yang bermain dalam kasus ini, mereka membidik sasarannya dengan tidak ingin diketahui khalayak ramai. Kemungkinan ini selalu ada, apalagi ini momen perebutan kekuasaan. Hanya terjadi dalam 5 tahun sekali, bila gagal maka akan terlalu lama menunggu pemilu selanjutnya. Pihak-pihak seperti ini memang selalu dibalik layar dan terus mengobarkan bara api konflik, termasuk DPT fiktif ini, hingga mereka dapat mencapai targetnya.

Selain DPT, bara konflik juga ada dalam UU Pemilu terkait penyelanggaraan kampanye. Dalam berbagai liputan media, diketahui pelanggaran-pelanggaran kampanye sangat besar dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kian hari semakin besar konflik yang akan terjadi antar panwaslu dengan pengurus partai, antar partai ataupun antar caleg. Karena mereka saling bersaing juga saling melaporkan.

Bila prediksi MA akan menerima 500-1000 kasus pemilu. Maka elit politik akan sibuk mengurusi kasus masing-masing yang justru menghabiskan biaya yang besar. Apa jadinya jika mereka sudah lolos dari kasus dan terpilih. Akankah mengutamakan rakyat dan Negara? Atau justru fokus mencari sesuatu yang dapat mengembalikan modal dan utang politiknya?

Sedangkan bagi para caleg yang gagal, tidak usah berkecil hati karena beberapa rumah sakit jiwa sudah siap menampung dengan pelayanan VIP.

Faktanya akan benar-benar dirasakan rakyat. Hidup dalam ketidakpastian akan semakin tidak berdaya dan itulah janji perubahan sesungguhnya para elit politik saat kampanye.

Bara konflik selalu ada bila aturan perundang-undangan dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan saat ini juga. Dan ini sudah dikritik berkali-kali di awal-awal reformasi. Apakah kita tidak mengambil hikmah, bila orang-orang yang membuat aturan adalah mempunyai kepentingan, maka aturan dan perundang-undangan merupakan bagian upaya untuk meraih kepentingannya.

Bila demikian, ada benarnya sebagian umat Islam menawarkan solusi, sebaiknya mengembalikan lagi hak membuat hukum kepada Allah SWT. Hanya Allah yang tidak memiliki kepentingan terhadap manusia, dan pasti memberikan rahmat kepada seluruh alam.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Satu tanggapan untuk “Bara Konflik dalam Pemilu”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s