Fatwa Golput Haram dalam Sistem Sekuler

Kecemasan para ulama (MUI) akan terus meningkatnya angka golput, menjadikan golput menjadi bahasan yang perlu ada fatwanya. Selain memang ada yang menanyakan dan mengusulkan perlunya ada fatwa haram golput oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Saat usulan Pak Hidayat disampaikan, timbullah pro-kontra dalam masyarakat, apalagi fatwa itu ternyata dipenuhi oleh MUI. Pro-kontra dan perdebatan jadi tambah besar, karena sudah difatwakan, sehingga banyak pihak perlu ‘mendudukkan’ dan ‘mengamankan’ posisi masing-masing. Partai-partai Islam merasa diuntungkan sehingga mendukung penuh fatwa dan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa memilih pemimpin wajib dan haram tidak mengikuti pemilu bila ada calon yang memenuhi kriteria pemimpin Islam. Sedangkan partai-partai nasionalis sekuler jadi salah tingkah jika benar-benar rakyat yang sebagian besar muslim mengikuti fatwa tersebut. Tapi seolah-olah partai nasionalis sekuler juga memahami bahwa selama ini fatwa MUI kurang mendapat perhatian rakyat, dan mereka mengklaim mempunyai masa riil, sehingga tidak begitu cemas.

Fatwa golput dalam sistem sekuler

Fatwa golput haram dinilai banyak pihak jadi problematis karena dianggap salah tempat. Fatwa ini dinilai sebagian orang menyalahi konstitusi yang mendudukkan “memilih” sebagai hak, bukan kewajiban. Sehingga rakyat memiliki kebebasan penuh, apapun alasannya untuk memilih atau tidak memilih dan atas pilihan itu rakyat tidak dapat disalahkan.

Apalagi alasan faktual yang dijadikan dasar fatwa golput tidak mengenai permasalahan golput sendiri. Bila mencermati fenomena golput yang terus meningkat, dapat kita lihat hanya sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas semakin banyaknya pemilu yang diadakan dengan biaya mahal tapi tak mampu memperbaiki kesejahteraan mereka.Ditambah lagi dengan gambaran jelas adanya pengkhianatan para wakil dan pemimpin mereka. Bila demikian apa yang mereka harapkan dari pemilu yang tidak mampu membawa perubahan apa-apa? justru kehidupan semakin hari semakin sulit. Sangat logis bila rakyat apatis terhadap pemilu yang kini tambah suram. Ribuan pahlawan baru yang mengandalkan popularitas dan dana besar tanpa dasar ilmu dan pengalaman politik menyerbu panggung politik negeri ini. Bagaimana nanti kondisi negeri ini? bila mereka terpilih dan diberi amanah untuk mengurusi urusan pemerintahan dan urusan rakyat? Apakah benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau berusaha mengembalikan modal kampayenya?.

Bagi mereka yang berargumen berdasarkan konstitusi tadi, yang dibutuhkan bukan fatwa justru perbaikan yang dilakukan adalah pendidikan politik masyarakat, sistem kaderisasi dalam partai yang matang serta keteladanan para politisi dan pejabat yang diidam-idamkan rakyat.

Di lain sisi, fatwa golput dalam sistem sekuler dianggap menambal sulam sistem yang tidak dapat mensejahterakan rakyat. Upaya tambal sulam inilah yang akan memperlama masa berlakunya sistem sekuler dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Padahal MUI sebelumnya menfatwakan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme haram. Dalam kedudukan ini seharusnya MUI dan para ulama tidak mendukung semakin langgengnya penerapan sekulerisme dalam kehidupan.

Bila MUI memahami urgensi kepemimpinan Islam, maka perlu dibahas lebih komprehensif. Tentunya bukan hanya kewajiban mengangkat pemimpin saja, tetapi memilih dan mengangkat pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Karena kreteria pemimpin Islam ini terikat dengan jenis aturan yang dijalankannya yaitu syariat Islam sebagaimana dalam dalil-dalil al Qur’an dan Hadits. Begitu juga sistem yang diterapkannya harus Islam, bila bukan sistem Islam maka pemimpin tidak bisa menjamin akan ada perubahan kehidupan yang mendasar dan lebih baik.

Oleh karena itu, sesungguhnya fatwa golput atau memilih pemimpin keluar mendekati pemilu justru menjadikan banyak pihak mencurigai ada kepentingan apa dan pesanan siapa fatwa MUI tersebut? Padahal yang dibutuhkan rakyat sesungguhnya pendidikan politik yang sesuai dengan keimanan dan aturan hidup seorang muslim. Bila rakyat yang mayoritas muslim ini memiliki pemahaman dan kesadaran politik Islam, maka dengan sendirinya Islam akan menang secara mutlak.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Satu tanggapan untuk “Fatwa Golput Haram dalam Sistem Sekuler”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s