Politik Mahal Minus Kesejahteraan

Ternyata teori penawaran dan permintaan juga berlaku pada dunia politik. Semakin besar penawarannya menunjukkan semakin kecil permintaannya. Faktanya memang begini, jumlah partai politik semakin banyak, begitu juga pengeluaran biaya politik begitu besar namun rakyat tetap tidak tertarik. Semakin banyak pemilu digelar ternyata semakin kecil partisipasi rakyat. Jika dihitung sejak masa reformasi saja, negeri ini telah melakukan 3 kali pemilu, sedangkan rata-rata pilkada dilakukan setiap 3 hari sekali. Namun sayangnya golput rata-rata cukup tinggi, bahkan tak jarang golput menjadi pemenangnya.

Hasil penelitian LIPI menyatakan ongkos pemilu langsung di Indonesia selama lima tahun, tidak kurang dari 400 triliun. Sedangkan pada pemilu 2009 anggaran yang dipersiapkan sekitar 49,7 triliun dan bisa jadi membengkak. Dalam sebuah Pilgub Jatim putaran pertama pasangan Cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf telah menghabiskan dana kampanye yang cukup fantastik Rp. 1,3 triliun. Belum lagi biaya-biaya politik yang tidak tercatat dan biaya gelapnya maka akan membengkak semakin besar. Sayangnya begitu besar biaya yang digunakan hanya untuk memperoleh sebutan negara demokratis daripada menyejahterakan rakyatnya.

Bagi politisi, dunia politik bukan hanya sebagai jalan merubah nasib rakyat, tetapi juga merubah kehidupan sendiri. Namun sayangnya justru yang terakhir terlihat jelas, bahwa setiap upaya mereka yang pertama adalah untuk kemakmuran pribadi, dan citra memperjuangkan nasib rakyat, bisa dibentuk lewat media, iklan dan amal.

Kondisi seperti ini, menjadikan rakyat semakin sulit mengenal politisi yang sesungguhnya memperjuangkan nasibnya. Para politisi ini memang seperti serigala berbulu domba, yang menyamar layaknya senasib dengan rakyat dan mengobral janji bahkan klaim terbukti memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi mereka sesungguhnya butuh rakyat untuk mencapai impiannya sebagai pejabat.

Sepertinya benar kata Pak Amran Nasution, demokrasi merupakan sistem mahal, namun kini banyak dipakai negeri miskin dan berkembang. Sehingga wakil rakyat bukan berorientasi memperjuangkan nasib rakyat, tetapi lebih pada mengembalikan modal politik dan mencari keuntungan baik secara pribadi maupun partainya saat menduduki kekuasaan.

Dengan demikian, sesungguhnya demokrasi yang mengagungkan suara terbanyak dipenuhi oleh politisi yang lebih mementingkan diri dan partainya daripada kepentingan bersama, maka negara dikuasai oleh politisi yang tidak pro rakyat. Jika demikian tidak perlu kaget, jika selama ini kenyataan kehidupan di negara demokrasi tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Berbagai penelitian dan seminar menyatakan demokrasi belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Maka para pejuang demokrasi menghendaki kondisi ini harus diperbaiki dengan cepat, jika tidak maka demokrasi akan menjadi beban. Namun sayangnya berdasarkan penelitian Guru Besar ilmu politik University of California, Los Angeles (UCLA) Michael Ross, yang memberi judul, “Is Demokracy Good for the Poor?” menyatakan pemerintah yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum miskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 1970-2000.

Apa jawaban bagi pejuang demokrasi, kita harus bersabar menunggu hasil yang lebih baik?. Sebuah keyakinan tak berdasar!

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s