Rakyat dan Iklan Politik

Cerita dari iklan-iklan pemerintah tentang keberhasilan yang telah dicapai kian gencar, yang akhir-akhirnya muncul kata “lanjutkan”. Mulai partai penyokong utama pemerintah, para menteri hingga BUMN ikut-ikut menyatakan diri berhasil dan berpesan baik implisit maupun eksplisit agar diberi kepercayaan untuk melanjutkan pemerintahan ini untuk periode kedua.

Iklan-iklan seperti ini bukanlah barang baru dalam pemerintahan SBY, di tahun pertama para menteri dan departemennya aktif memperbaiki citra masing-masing lewat iklan baik media cetak maupun elektronik. Kritikan demi kritikan pun muncul seolah-olah pemerintah lebih pintar me-make up wajahnya dari pada memperbaiki pribadi sesungguhnya. Belum bekerja sudah menyatakan berhasil.

Orang bisa bilang “maklum ini musim kampanye”, pemerintahpun merasa perlu untuk kampanye agar diberi kesempatan melanjutkan pemerintahannya pada periode kedua. Langkah ini tentu tidak sama dengan iklan diawal pemerintahan tetapi ingin menyatakan inilah sebagian hasil yang telah dicapai selama kurang lebih 4 tahun pemerintahan SBY dan untuk melanjutkan trend keberhasilan maka pesan “lanjutkan” perlu disuarakan oleh siapa saja yang mendukung pemerintahan SBY-JK.

Bisa juga ini adalah respon dari iklan-iklan para calon presiden dan partai-partai baru, maka kini giliran pemerintah. Pemerintah tentu memberikan realitas yang berbeda dengan iklan sebelumnya, ini seolah ingin mengoreksi data maupun realitas yang disajikan para calon maupun partai baru sebelumnya yang banyak menyudutkan pemerintah. Barang dagangan pro rakyat semacam kemiskinan, pengangguran, pertanian, pendidikan hingga kemudahan yang akan diperoleh rakyat bila memilihnya selalu menjadi andalan untuk merebut hati rakyat.

Masalahnya bagaimana rakyat memahami dua realitas iklan yang berbeda tersebut? Atau bagaimana respon sesungguhnya rakyat terhadap iklan politik tersebut? Dan bagaimana posisi rakyat dalam proses politik di negeri ini?

Realitas Iklan dan Rakyat

Iklan sejak awal bukanlah realitas sesungguhnya, tetapi realitas yang sudah dikonstruksi sedemikian hingga agar sesuai dengan tujuan iklan dibuat. Realitas iklan bisa saja berdasar dari realitas sebenarnya kemudian dipilih dan dikonstruksi agar sesuai dengan tujuan iklan. Namun juga ada kemungkinan realitas iklan tidak berdasarkan realitas sesungguhnya, dan ini sungguh sangat berbahaya. Apalagi iklan biasanya diputar berulang kali hingga membekas dibenak pemirsa.

Kontradiksi realitas politisi dengan realitas iklannya tampak jelas. Para politisi yang kesehariannya tidak pernah terjun dilapangan, namun dalam iklannya sangat getol dan paling depan memperjuangkan perubahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ada politisi yang tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia raya atau pancasila, namun dalam iklannya seolah ingin menawarkan perubahan bila ia jadi presiden. Ada pula politisi yang tidak mampu mempertahankan partainya, justru dalam iklan politiknya merasa yakin mampu membawa bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik.

Atas dasar realitas buatan para politisi dan pejabat, realitas iklan jadi terlihat berbeda, terutama antara iklan dari parpol oposisi dengan iklan pemerintah. Bila iklan para calon presiden atau partai baru memunculkan realitas ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, maka iklan pemerintah dan partai pendukungnya justru menunjukkan realitas keberhasilan pemerintah selama ini.

Perbedaan realitas iklan politik ini selain menunjukkan realitas iklan hanya buatan yang tidak sepenuhnya sama dengan realitas sesungguhnya, juga berarti pertempuran sengit sesungguhnya bukan di tengah-tengah rakyat, tetapi justru di antara elit dan jajarannya dalam merebut hati rakyat. Mereka saling mengklaim mampu membawa rakyat meraih kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Walau sekali-kali mereka harus mendramatisir keadaan atau menyederhanakan permasalahan dalam menyakinkan rakyat.

Sedangkan rakyat memang mulai kritis, tetapi justru bersikap apatis terhadap apapun iklan atau peristiwa politik. Sebagai bukti tingkat partisipasi dalam pilkada dibeberapa daerah terus menurun bahkan golput yang menang. Sikap ini tentu akibat dari perilaku pejabat atau wakil rakyat yang kini terus-menerus kelihatan belangnya, mulai dari korupsi, lebih mementingkan diri dan partainya daripada rakyat, hingga sikap curang dan permainan uang yang sangat erat dengan politik. Selain juga dikarenakan masalah teknis yang sebenarnya menunjukkan semakin susahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka lebih mementingkan bekerja daripada datang ke TPS walaupun sebagian daerah meliburkan pegawai pemerintah dan swasta pada saat pemilihan.

Dominasi para politisi dalam mempengaruhi rakyat lewat media massa satu arah dengan berbagai strategi dan kekuatan modal melimpah, di lain sisi rakyat tak berdaya. Kondisi seperti saat ini menandakan bahwa politik di negeri ini sesungguhnya mendudukkan politisi atau yang memiliki kemampuan mempengaruhi publik sebagai subjek. Sedangkan rakyat sebagai objek penderita yang suatu saat perlu diperjuangkan dan suatu saat perlu ditinggalkan bahkan dikorbankan untuk kepentingan politisi. Prosesnya pun seperti antara perusahaan partai menawarkan kepada rakyat sebagai konsumen, kadang harus memberikan diskon bahkan pesta besar namun suatu saat harus menaikkan harga untuk mendapatkan untung berlipat-lipat. Hanya dalam kondisi inilah para politisi yang juga businessman memperoleh untung yang luar biasa, karena menguasai kebijakan pemerintah dan menguasai pasar rakyat.

Kondisi rakyat selalu menjadi barang dagangan, namun sesungguhnya seolah para politisi menghendaki rakyat tetap tak berdaya agar selalu ada yang ditawarkan dan dijanjikan. Sebagai bukti peningkatan kesejahteraan rakyat selalu jauh dibandingkan peningkatan kesejahteraan para politisi maupun pejabat. Bergantinya pemerintah tak selaras dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Para politisi beserta pakarnya selalu berbantah data tentang kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, kesehatan hingga setiap kebijakan jadi pro-kontra. Seolah hanya saat jadi pemerintah ada upaya mensejahterakan rakyat, namun bila tidak maka seolah menghambat terciptanya kesejahteraan rakyat. Saling tuduh siapa dibalik aksi massa atau demonstrasi menentang pemerintah dan pemerintah anti kritik, menggambarkan proses pertarungan antar elit ini seolah berputar selaras perputaran kekuasaan dan rakyat selalu jadi poros penderitaan.

Sebenarnya kebanyakan rakyat menilai keberhasilan tidak berdasarkan data-data maupun janji-janji seperti yang disajikan dalam iklan, tetapi mereka hanya menilai dari apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya. Bila kelangkaan minyak tanah dan gas, dia rasakan maka pemerintah dinilai gagal. Namun bila mereka dapat BLT maupun pinjaman lunak tanpa anggunan yang kini gencar dilakukan pemerintah, maka rakyat akan menilai berhasil. Begitu juga dikalangan guru yang dapat sertifikasi menyatakan berhasil, namun bagi guru honorer yang bertahun-tahun hingga kini merana menyatakan gagal. Bila pegawai negeri yang gajinya naik maka pemerintah berhasil namun bagi pengangguran hingga kini dirasakan maka pemerintah dinilai gagal.

Oleh karena itu, upaya untuk mempengaruhi rakyat sebenarnya tidak hanya sebatas iklan politik bahkan perlu dipikirkan ulang. Memperbaiki citra politis lewat iklan terasa kurang tepat dimana kondisi yang kian kuat justru rakyat menunggu siapa lagi yang menjadi korban KPK. Maka dari itu upaya memperbaiki citra secara instan akan berlawanan dengan pemberitaan media yang begitu gencar membongkar kedok politisi dan pejabat.

Apalagi iklan politik dinilai banyak yang tidak mengikuti etika beriklan sehingga akan membodohi rakyat. Ichsanuddin Noorsy menilai iklan dengan aktor capres atau elite parpol masih lips service atau pura-pura peduli rakyat (Jawa Pos, 31 Oktober 2008). Sedangkan Arbi Sanit memandang dengan iklan politik masyarakat hanya diajak untuk memilih orang yang populer. Ini berarti menjebak rakyat karena pemimpin tidak cukup bermodalkan popularitas tetapi harus memiliki pengalaman dan terbukti teruji (Kompas, 22 Mei 2008).

Bila beriklan menghabiskan bermilyar-milyar, alangkah baiknya diwujudkan dalam aksi nyata untuk menyentuh kehidupan rakyat. Sekaligus terjun langsung di lapangan sebagai teladan nyata rakyat. Tentu gerakan tersebut harus didasari konsep yang benar dan sistematis, serta memiliki perencanaan yang matang sekaligus menyeluruh. Bila tidak maka akan sulit meraih hati rakyat, karena rakyat makin sulit ditipu.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s