Subjek dan Objek dalam Demokrasi

Melihat tragisnya kehidupan rakyat yang kian menjadi, mulai BBM naik, elpiji naik, kebutuhan pokok naik dan hampir semua barang dan jasa naik sedangkan penghasilan rakyat kian tidak berarti. Banyak yang stress, frustasi dan gila. Di lain sisi para politisi menghabiskan milyaran rupiah hanya untuk promosi diri demi meraih kedudukan. Inilah ironi negeri demokrasi yang semua orang katanya memiliki hak asasi.

Teori yang manis berujung pada kenyataan pahit. Itulah kenyataan demokrasi. Manis bagi yang kaya, karena mereka mampu menjadi subjek, sedangkan pahit bagi siapa saja yang tidak berdaya sebagai objek. Penganut demokrasi akan menyangkal dengan sebutan subjek dan objek ini, karena dalam teorinya semua komponen masyarakat berpartisipasi dalam menentukan arah dan nasib bangsa lewat pemilu. Tapi mengapa arah dan nasib bangsa tidak pernah berpihak kepada rakyat?.

Dalam teori demokrasi, rakyatlah yang katanya berdaulat seperti tuhan, dan semuanya untuk rakyat. Tapi nyatanya kedaulatannya hanya sekedar kata. Katanya untuk rakyat sedangkan kenyataannya untuk pejabat. Buktinya, hasil manis kedaulatan tidak pernah dirasakan atau dinikmati rakyat layaknya juragan yang memiliki pelayan yang diberi nama anggota dewan dan pejabat. Kenyataannya justru pelayan kurang ajar yang selalu makan barang/uang juragannya tanpa ada rasa bersalah.

Simaklah berbagai perkembangan politik dewasa ini, masa kampaye memperjelas posisi subjek dan objek dalam demokrasi. Para politisi senior atau yunior merancang strategi untuk meraih suara rakyat. Berbagai upaya mereka lakukan mulai dari mendirikan partai, iklan lewat media televisi hingga turun ke masyarakat hanya karena mencicipi hambarnya nasi aking. Semua diekspos dan diklaim sebagai bukti yang paling pantas untuk mendapatkan suara/simpati rakyat. Disinilah politisi sebagai subjek dan rakyat selalu jadi objek.

Rakyat digiring dengan berbagai cara, agar menyerahkan suaranya. Mulai dari cara yang terlihat canggih hingga serangan fajar bagi-bagi uang dan sembako. Rekayasa untuk menguasai opini publik lewat media massa, agar rakyat berfikir bahwa politisi akan jadi pelayan yang setia dan akan bekerja keras demi terpenuhinya semua kebutuhan rakyat. Sehingga rakyat akan bersimpati dan memberikan suaranya kepada para politisi.

Padahal berbagai penyimpangan politisi terlihat jelas. Bagaimana kekayaan alam ini dengan mudahnya diserahkan kepada perusahaan kapitalis asing, bagaimana uang dihambur-hamburkan dengan alasan study banding, bagaimana BBM dinaikkan dengan alasan menyelamatkan APBN atau keuangan BUMN. Lebih mengikuti instruksi asing agar harga energi dan listrik disesuaikan dengan harga pasar, padahal kondisi rakyat kian tak berdaya. Para penguasa selalu menklaim data kemiskinan dan pengangguran menurun seiring pertumbuhan ekonomi, padahal yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah sebuah kenyataan yang harus diungkap secara jelas di negara demokrasi.

Sesungguhnya dalam demokrasilah politisi memiliki peluang mencari uang, kedudukan dan kesenangan. Mereka berbisnis suara rakyat untuk meraup keuntungan dari berbagai proyek. Bila dihitung tidak akan kembali dana kampaye yang puluhan milyar hingga triliunan dari gaji pejabat selama lima tahun. Bila mereka bersedia mengeluarkan modal yang begitu besar, tentu ada target pemasukan yang justru lebih besar.

Dalam demokrasi, undang-undang tidak diciptakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi undang-undang diciptakan hanya untuk memenuhi kemauan kapitalis. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengganti undang-undang jika tidak memihak kepadanya. Berapapun akan mereka bayar, karena dengan undang-undang mereka punya legalitas menguasai kekayaan negara.

Dalam dunia kapitalis, tidak ada kata amanah yang harus dipertanggungjawabkan ke Yang Maha Mengetahui. Tak ada rasa dosa yang merasa berat bebannya. Tak ada rasa kasihan atas yang kecil karena itu bukan urusannya. Kata mereka tidak ada money politic tetapi cost politic, walaupun memiliki fakta yang sama. Tidak ada korupsi yang ada komisi. Tidak ada suap yang ada tanda terima kasih.

Disinilah rakyat harus sadar karena demokrasi hanyalah akal-akalan para kapitalis untuk mendapatkan legalitas menikmati kekayaan bangsa yang berlimpah.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s