Artis di Panggung Politik Pragmatis

Kejenuhan politik Indonesia kian parah, sejak reformasi hingga kini berangsur-angsur kian besar. Legitimasi pemerintah dan elit politik diujung tanduk. Berbagai survey dan polling dilakukan untuk mencari solusi kejenuhan, mulai dari memberikan alternatif para politisi muda hingga menarik artis ke panggung politik.

Kenyataannya artis yang memasuki panggung politik lah yang lebih ramai. Bermodal popularitasnya, keterlibatan artis dalam berbagai hal akan menjadi sorotan media, tak terkecuali dalam politik. Bila dulu, peran artis sebatas meramaikan kampanye saja, tetapi kini artis diusung sebagai caleg maupun calon pemimpin daerah. Fenomena ini tak dapat dipungkiri karena melihat peluang besar artis di alam demokrasi yang berdasarkan suara terbanyak.

Politik Pragmatis

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice). Isme berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaraan atau nilai suatu ajaran (paham/doktrin/gagasan/pernyataan/dsb) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil.

Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal Abad 20. Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Pierce (1839-1942) yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Munculnya paham tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ajaran/paham lainnya pada Abad Pertengahan (Renaissance), yaitu ketika terjadi pertentangan yang tajam antara gereja dan kaum intelektual. Pertentangan itu menghasilkan kompromi: pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), sebuah asas yang dianut ideologi kapitalisme.

Kebenaran, menurut James dalam bukunya, The Meaning of Truth, adalah sesuatu yang terjadi pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi maka tidak diketahui kebenaran teori itu. Kebenaran akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan pengalaman. Sebab, yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, paham pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak. Kebenaran ditentukan oleh kemanfaatan.

Ide dasar pragmatisme yang menekankan semata-mata pada realita dan kemanfaatan sesaat menimbulkan sikap inkonsistensi pada penganutnya. Sikap pragmatis cenderung menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan suatu kepentingan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Sehingga sikap pragmatis sesungguhnya tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena pengusung-pengusungnya hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri atau kelompoknya. Bermanfaat dan menguntungkan bukan berarti benar, tetapi hanya sekadar memuaskan naluriahnya. Di sinilah sikap plin-plan dan tidak punya pendirian sangat kentara. Begitu kemanfaatan jangka pendek hilang, mereka akan mencari kemanfaatan yang lain. Akhirnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tidak akan pernah terselesaikan. Lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban. Politik kemudian hanya sekadar alat untuk melestarikan kepentingan elit politik, bukan untuk rakyat.

Praktek pragmatisme dalam politik telah menghasilkan kejenuhan politik negeri ini. Turunnya kepercayaan dan partisipasi publik dalam politik sebagai buktinya. Dalam politik pragmatis, rakyat digunakan hanya untuk meraih kekuasaan, tetapi berbagai kebijakan yang dihasilkan tidak memihak rakyat. Atas nama suara rakyat, politisi maju dan berapi-api menyampaikan janji-janji namun kenyataannya janji sebetas janji, kepentingan pribadi dan partainnya tetap yang diutamakan.

Dalam kondisi kritis demokrasi pragmatis tersebut artis ditarik ke panggung politik sebagai “penghibur” atau penawar kejenuhan yang kian besar. Bukan murni karena niatan para artis dalam berpolitik, tetapi justru tarikan elit politik memanfaatkan artis sebagai pendulang suara dalam pemilu. Dalam proses politik demokrasi, populeritas dari calon yang diusung menjadi kekuatan yang cukup ampuh. Siapa yang dikenal, maka kemungkinan besar akan dipilih. Pemilihan artis sebagai calon akan menghemat dana kampanye yang cukup besar.

Pada umumnya artis hanya dicalonkan sebagai wakil atau pendamping bagi calon dari partai, seperti Rano Karno terpilih sebagai wakil bupati Tangerang dan Dede Yusuf yang menang sebagai wakil Gubernur di Jawa Barat. Ini bisa difahami karena para artis sejak awal dimanfaatkan sebagai pendulang suara, disamping memang dianggap masih tahap belajar dan kurang pengalaman dalam berpolitik.

Keberhasilan Rano Karno maupun Dede Yusuf membawa trend baru bagi artis terjun dibidang politik. Helmi Yahya, Syaiful Jamil, Ayu Soraya, Primus Yustisio dan Dicky Chandra adalah nama-nama artis yang siap meramaikan panggung pilgub dan pilbup di negeri ini. Hampir semua calon dari artis diposisi sebagai calon wakil, kecuali Primus Yustisio memberanikan diri sebagai calon bupati Subang. Dalam pemilu legislatif 2004, artis yang berhasil masuk Senayan juga cukup banyak, ada pelawak H. Komar, aktor Ajie Masaid, dan Putri Indonesia Angelina Sondakh serta beberapa artis lainnya. Keberhasilan membawa artis sebagai wakil rakyat akan diulang di tahun 2009. Tak mau ketinggalan, partai-partai baru juga mencari artis sebagai senjata mempopulerkan partainya.

Selain faktor kejenuhan, dengan menarik artis dipanggung politik akan menarik suara sebagian besar masyarakat yang sebenarnya masih buta politik. Masyarakat hanya disuguhi penampilan yang tampan, gagah, cantik dan menarik, namun sangat lemah dari sisi kapabilitas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan. Hampir kebanyakan artis yang terjun ke panggung politik hanya beberapa waktu yang lalu memasuki dunia politik saat dicalonkan menjadi caleg, cawabup atau cawagub. Mereka sebelumnya tidak aktif dalam kepengurusan salah satu partai. Fakta ini justru menunjukkan, bukan pendidikan politik bagi masyarakat, tetapi pengelabuan politik kepentingan partai politik di balik populeritas artis.

Dengan demikian menyeret artis ke ranah politik akan menguatkan praktek politik pragmatis di negeri ini. Politik kepentingan meraih kemenangan lebih utama daripada pendidikan politik dan memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan rakyat.

Bencana Pragmatisme

Memang tidak dipungkiri bahwa panggung politik yang dipenuhi politisi murni dapat menjamin keberhasilan dalam pengelolaan negara. Seperti saat ini, justru kehidupan rakyat lebih parah dari era orde baru. Namun, sangat naif jika perubahan politik ke depan digantungkan pada para artis yang tidak memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini ibarat, mempercayakan masa depan keluarga pada kemampuan anak-anak.

Dalam Islam ada kaidah yang perlu diperhatikan sebagaimana sabda Rosul SAW; “Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya”. Para sahabat bertanya: “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasul menjawab: “Apabila suatu jabatan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari).

Berdasar kaidah di atas, maka menyerahkan kekuasaan/amanah kepada yang bukan ahlinya (artis) akan menjadikan negara ini menuju kehancuran. Kehancuran akan semakin besar dan terus terjadi bila politik negeri ini selalu dalam nafas pragmatisme yang sering menghalalkan segala cara.

Agar bangsa yang besar ini bisa keluar dari bencana pragmatisme yang berdasar pada ideologi kapitalisme sekuler, maka harus ada keberanian untuk mencoba orientasi politik Islam. Hanya Islam yang unggul baik dalam teoritis dan historis, mengalahkan kapitalisme dan sosialisme. Berarti, hanya Islamlah yang memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenarnya, bukan fatamorgana seperti kapitalisme dan sosialisme.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s