percaya demokrasi?

Dari berbagi sistem pemerintahan, demokrasilah hingga kini dinilai yang memberikan peluang besar kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dengan rumusan Abraham Lincoln yang terkenal “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ini berarti rakyatlah yang berdaulat, yang berkuasa, yang memiliki negara, yang memiliki kekayaan alam, yang berhak menentukan segala hal dalam kehidupan bernegara.

Berbagai impian rakyatpun melambung tinggi, membayangkan enaknya jadi sang penentu, bangga memiliki kedudukan tinggi, dan diakui yang memiliki negara dan kekayaan alamnya. Ini negara demokrasi, rakyat jadi penguasa dan elit yang jadi pelayannya.

Namun impian itu segera hancur saat dalam menjalankan kedaulatannya, rakyat harus mewakilkan kepada orang-orang yang “dipercaya”. Sifat “dipercaya” inilah biang keladi yang pertama atas kemalangan, kesengsaraan, ketidakadilan, terbuang dan matinya rakyat karena kelaparan. Ini fakta, dan siapapun bisa menyaksikan dalam liputan televisi maupun orang-orang di sekitar kita yang selalu merintih kesakitan yang tak mampu berobat, yang tak tahu sekarang makan apa dan bagaimana pendidikan anaknya?. 

Ini disebabkan hampir seluruh politisi mengidap penyakit pragmatisme yang bertumpu pada kepentingan partai dan dirinya sendiri. Maka sangat sulit saat kondisi penentuan keputusan/kebijakan yang selalu berimplikasi pada posisinya dalam kekuasaan lebih memikirkan kepentingan rakyat dari pada partai dan dirinya sendiri. Maka pilihan pragmatispun biasanya ditiru rakyat, mendukung siapa yang membayar paling banyak. Yang berkembang kemudian tidak lain jual-beli suara dalam setiap pemilu legislatif, pilkada, pilgub maupun pilpres, akhirnya penguasa yang jadi melakukan jual-beli berlanjut dengan rakyat. Subsidi akan segera hilang, bantuan gratis akan berganti berbungah ringan dan akan ada perusahaan besar yang selalu memberi komisi atas penjualan aset-aset negara dengan harga murah.

Orang-orang yang dipercaya hanya takut bila ketahuan, tak takut khianat amanat, tak takut bencana dan tak takut dosa ataupun neraka. Pikirnya bila dilakukan bersama-sama maka akan semakin lama dinikmati sekaligus sulit dibuktikannya. Ada ritual khusus dalam rezim / genk korup, bila dirasa akan ketahuan atau terbongkar maka perlu dilakukan ritual korban kambing hitam untuk memutus mata rantai yang menyeret ke penjara bersama-sama. Terasa benar komentar Mahfud MD, para koruptor hingga kini saling gertak, untuk memastikan kasusnya tak ada pihak yang berani mengungkap.

Biang keladi kedua adalah peran dibalik layar para pemilik modal. Dalam sejarah demokrasi yang digandengkan dengan kata kapitalisme seperti saat ini, tidak pernah mendudukkkan para kapitalis sama dengan rakyat biasa dalam segala aspek.

Secara alami orang yang rakus materi seperti para kapitalis tidak akan membiarkan pemerintah berjalan merugikan dirinya, sehingga para kapitalis berupaya menduduki jadi penguasa. Ini memang menjadi watak demokrasi yang menjadikan modal menjadi penguasa hanya dalam kemampuan para kapitalis. Anak kecilpun tahu, untuk bisa jadi kepala desa butuh jutaan, untuk jadi bupati butuh ratusan juta, untuk jadi gubenur butuh miliyaran dan untuk jadi presiden butuh triliyunan, apakah ada orang tanpa uang jadi penguasa? Bila ada, mereka tetap disokong oleh kapitalis dan bila menang mereka harus lebih mengutamakan kepentingan kapitalis daripada rakyat!.

Apalagi dijaman globalisasi yang berarti kekuatan-kekuatan modal dunia memusat jadi satu, bukan hanya rakyat kecil yang jadi santapan kecil, negara pun hanya jadi makanan pembuka. Inilah perkembangan mutakhir dari neo kapitalisme global yang sangat menyeramkan. Fakta yang tidak dapat dibantah adalah jatuh bangunnya penguasa sangat dipengaruhi kekuatan global ini. Siapa yang ingin maju jadi presiden harus mendapat restu sang penguasa dunia neo kapitalisme global, maka akan di dukung dana, disiapkan senjata mediannya dan didudukkan secara paling demokratis, asal memiliki visi misi sama dengan mereka.

Ketidakmampuan sistem, inilah biang ketiga bagi kehancuran impian rakyat. Dalam demokrasi dikenal “trias politika” Montesquieu alias pemisahan kekuasaan menjadi pembuat undang-ungdang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif) dan mengadili yang melanggar undang-undang (yudikatif), dengan harapan tidak akan terjadi penyimpangan, kesewenang-wenangan yang dapat meruntuhkan sistem.

Bagaimana faktanya? Justru inilah cara yang lebih “legal” untuk menguasai rakyat. Dimanapun sistem ini dilaksanakan pasti ada upaya saling menguasai, karena tetap bertumpuh pada orang-orang yang “dipercaya” keluaran partai. Tentu saja, selalu ada kompromistis yang saling menjaga kepentingan bersama, dan rakyat yang diwakili terasa tidak ada. Berbagai pengkianatan terhadap rakyatpun terjadi dalam sistem ini, sehingga perlu organ lain semacam Mahkamah Konstitusi dan KPK.

Bila dicermati lebih mendalam, justru di legislatif yang menjadi kekemahan utama, karena disainilah “rekayasa” yang sesungguhnya dimainkan pihak yang sangat berambisi. Ini berasal dari ide dasar bahwa manusialah sendiri yang menentukan undang-undang, manusialah yang menjalani hidup dan yakin tahu yang mana akan mengantarkan pada kesejahteraan. Padahal esensi yang dilakukan manusia untuk mencari baik dan buruk dalam kehidupan selalu dalam rana “trial and error”, kadang berhasil tapi yang sering justru kegagalan. Siapapun tahu kalau kita tidak mendengarkan yang Maha Mengetahui akan panasnya api, akan kita uji sendiri dengan menceburkan diri dalam kubangan api itu, hanya mengetahui api itu panas membakar. Kalau hanya ingin tahu akan kerusakan generasi muda dan masyarakat seseluruhan akibat pornografi dan pornoaksi, mereka memberikan kebebasan pornografi dan pornoaksi hingga mendapat juara dua tingkat dunia setelah Rusia. Media televisi dipenuhi berita tindakan asusila dari anak sekolah dasar hingga kakek-kakek, dan korban berjatuhan dari yang belum bernyawa (aborsi) hingga nenek-nenek. Kalau ingin tahu akan kerakusan kapitalisme yang berujung pada perampasan besar-besaran kekayaan alam dan kerusakan fatal alam akibat ekploitasi sumber daya alam oleh asing harus diberi keleluasaan yang seluas-luasnya dalam berbagai UU Migas, UU Sumber Daya Air dan UU Penanaman Modal.

Maka tak heran jika banyak analisis yang mengarah pada kesimpulan demokrasi hanya sebagai cara yang paling halus untuk mendapat legalitas penjajahan gaya baru neo kapitalisme global.

Apa jawaban orang-orang yang percaya demokrasi atas berbagai kesensaraan, ketidakberdayaan, ketakutan dan keputusasaan rakyat adalah “kita masih belajar berdemokrasi, kita masih dalam proses berdemokrasi”. Bila anda bagian dari orang yang percaya demokrasi, berarti anda mempercayakan kehidupan dan masa depan pada proses “trial and error” dan cengkraman neo kapitalisme global! Siapkah anda?.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Satu tanggapan untuk “percaya demokrasi?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s