Agenda Media dalam Kasus Monas

Saat masyarakat dilanda kebijakan kenaikan BBM, setiap elemen menyuarakan penolakan kenaikan BBM, perhatian masyarakat dibuyarkan dengan kasus penyerbuan Komando Laskar Islam (KLI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Padahal pada hari yang sama terjadi peringatan kelahiran pancasila, aksi penolakan kenaikan BBM mulai dari daerah hingga di Istana Negara, seolah-olah tidak mempunyai tempat di media. Media lebih senang memutar ulang kekerasan hingga terasa bosan, marah dan kebencian terhadap pelaku kekerasan. Memuat komentar para tokoh yang mengecam kekerasan dari mantan presiden hingga Presiden SBY. Dada masyarakat semakin geram atas kekerasan yang dilakukan pelaku kekerasan yang beratribut FPI.

Dari berbagai liputan media tersebut, terasa ada sesuatu yang ingin dicapai dari pemberitaan tersebut? Apakah media juga berupaya mengalihkan opini dari penolakan kenaikan BBM ke penolakan aksi kekerasan hingga pembubaran FPI ataupun pro kontra SKB Ahmadiyah?. Apa kaitan media dengan agenda penguasa yang seolah menutup mata dan telinga atas aksi penolakan kenaikan BBM dan kesengsaraan masyarakat? Berkaitan dengan pemberitaan media tersebut, tulisan ini bermaksud mempertanyakan agenda apa yang disusun media sebenarnya?

Agenda media, agenda penguasa?

Bila dalam tinjauan teori media akan diketemukan istilah agenda setting yang menjadi kerangka pemberitaan. David L. Protess dan Maxwell Mc Combs dalam buku yang ditulisnya Agenda Setting, Reading on Media, Public Opinion and Policymaking, menyatakan konsep sesungguhnya agenda setting sebagai berikut;

“The concept of agenda setting is an assertion that the audience learns what issues are important from the priorities of the news media and incorporates a similar set of weights in their own personal agendas. Agenda setting is a relational concept specifyng positive connection between the emphases of the news media and the perceived importance of topics to the news audience. Establishing these silience among the public, placing and issue or topic on the public agenda so that it becomes the focus of public attention, thought, and discussion is the first stage in the information of the publik opinion.”

Sedangkan, Agus Sudibyo lebih menilai bahwa agenda setting sebagai upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Idealnya, media tak sekadar menjadi sumber informasi bagi publik. Namun juga memerankan fungsi untuk mampu membangun opini publik secara kontinyu tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. (Mempertanyakan Agenda Setting Media Televisi, http://www.isai.or.id).

Untuk melihat secara lengkap ada beberapa sifat pemberitaan yang perlu diperhatikan agar mengetahui apa sesungguhnya yang ingin dicapai media dalam kasus monas? antara lain;

Besarnya peristiwa, dari berbagai liputan berita terutama Televisi Nasional (SCTV, Metro TV, TransTV, Trans7,RCTI, TVONE), peristiwa monas selalu menempati berita utama dengan demikian hampir semua media menganggap peristiwa monas adalah peristiwa besar. Sehingga media memberikan porsi yang sangat besar, mulai dari aksi kekerasan yang diputar berulang-ulang, komentar para tokoh, anggota dewan hingga presiden dan masyarakat umum. Masyarakat pun diingatkan akan berbagai kekerasan yang pernah dilakukan FPI. Meliput semua tuntutan untuk membubarkan FPI, yang dalam aksinya juga tak jarang menggunakan kekerasan.

Konsekuensi yang dilakukan media juga berarti mengurangi porsi berita lain, padahal peristiwa tersebut sangat berarti bagi masyarakat dan sebelumnya mendapat porsi sebagai berita utama. Penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM sesungguhnya lebih besar dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia tak mendapat tempat di media. Berbagai organisasi dan elemen masyarakat mencoba menyuarakan aspirasi rakyat menuntut membatalkan kenaikan BBM, bahkan ada organisasi massa yang pada tanggal 1 Juni juga mengerahkan aksi secara serentak di 25 kota besar pun tidak mendapat tempat di media, baik media nasional dan media lokal.

Kasus lain yang juga hilang dalam pemberitaan media adalah tuntutan SKB pembubaran Ahmadiyah yang sudah dinanti umat Islam sejak fatwa MUI dan ditindak lanjuti oleh Bakorpakem tak kunjung turun. Akhirnya pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri setelah kasus monas yang tragis terjadi dengan alasan kehati-hatiannya dalam mensikapi permasalahan Ahmadiyah. Pemberitaan tuntutan untuk mengeluarkan SKB yang terus memperoleh tempat di media seolah dibantu pemberitaan menghilangnya Panglima Komando Laskar Islam Munarman yang secara tegas bersedia menyerahkan diri bila SKB dikeluarkan pemerintah.

Keseragaman tidak hanya dilihat dari pemberitaan satu media, tetapi kebanyakan media memberitakan kasus monas hampir seragam. Berbagai televisi seolah menanyangkan hasil rekaman yang sama. Bahkan aksi Panglima Komando Laskar Islam Munarman yang mencegah anggotanya agar tidak menyerang pun juga sama, dipelintir seolah mencekik anggota AKKBB. Pemberitaan yang dilakukan puluhan bahkan ratusan media, terasa seragam sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh dari perspektif yang berbeda dalam kasus monas ini. Keseragaman pemberitaan ini menambah menguatkan agenda media secara keseluruhan dalam menciptakan opini publik.

Keseimbangan dalam pemberitaan, berarti menyajikan informasi yang sama porsinya antara dua pihak yang berseberangan, baik dalam memilih narasumber maupun perspektif langsung dari kedua belah pihak. Dari pengamatan pemberitaan media, terasa tidak seimbang, bahkan beberapa media memberikan perspektifnya dalam pemberitaannya. Terutama pada liputan khusus atau investigasinya yang cenderung dominan pada korban kekerasan dan memberikan ruang yang sedikit atas alasan pelaku penyerangan yang menyaksikan upaya provokasi dan ancaman senjata tajam sebelumnya dari pihak yang menjadi korban.

Bila berulang kali media menampilkan profil FPI yang lebih disorot kekerasannya dan tidak menyajikan alasan mengapa kekerasan itu diambil?. Media ternyata tidak memberitakan siapa AKKBB sebenarnya, apa yang diperjuangkan dan sumber dananya darimana? yang di banyak milis ditengarai sebagai organisasi penerima dana asing.

Wacana yang dikembangkan oleh pemberitaan media juga sangat jelas dalam kasus monas yaitu tuntutan penindakan atas pelaku kekerasan bahkan pada pembubaran FPI. Wacana tersebut tambah jelas saat media memutar ulang berbagi kekerasan yang pernah dilakukan FPI dan menyajikan komentar berbagi tokoh serta tuntutan masyarakat untuk membubarkan FPI. Pada liputan khusus di berbagai televisi nasional yang menyajikan pemberitaan lebih lengkap kasus monas akan semakin kental tuntutan penindakan akan pelaku kekerasan dengan apapun alasannya.

Dari ulasan pemberitaan kasus monas diatas dapat diperoleh gambaran bahwa media berupaya menyajikan peristiwa monas sebagai peristiwa besar dan sangat penting, terutama aksi kekerasan yang dikukan FPI. Dengan pemberitaan seragam tentang penolakan kekerasan yang dilakukan FPI akan mengarah pada tuntutan pembubaran FPI meskipun pemberitaannya kurang berimbang. Para pengambil kebijakan didesak untuk memutuskan apa yang sesuai dengan wacana yang dikembangkan media yaitu tindakan tegas terhadap pelaku aksi kekerasan FPI. Aparat kepolisian pun akhirnya melakukan penangkapan secara masal pelaku kekerasan berserta pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab, inilah keberhasilan dari agenda media dalam kasus monas.

Pertanyaan berikutnya apakah ada korelasi antara agenda media dengan agenda penguasa dalam pengalihan perhatian perhatian masyarakat terhadap penolakan kenaikan BBM kepada aksi kekerasan dan tuntutan pembubaran FPI? Pertanyaan itu bisa bisa dijawab dengan respon cepat pemerintah terhadap kasus monas dibandingkan dengan tutup telingah dan tak bergemingnya pemerintah atas tuntutan penolakan kebijakan kenaikan BBM yang merata diseluruh wilayah Indonesia, hingga kini belum berhenti.

Diterbitkan oleh

pinterpol

blog politik, blog media, blog sosial

Satu tanggapan untuk “Agenda Media dalam Kasus Monas”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s