Konflik Kepentingan Elit Politik

Mencermati peristiwa politik akhir-akhir ini cukup membuat hati kita prihatin. Hampir setiap waktu, kita diberondong informasi politik yang panas. Para elit politik sibuk membuat pernyataan dan bermanuver politik yang mulai kelihat hasilnya tidak menguntungkan mereka. Mereka menilai banyak kecurangan selama proses pemilu, bahkan ada yang menyatakan kecurangannya sistemik. Maka sebagian besar peserta pemilu mulai berani mengancam menolak hasil pemilu serta mengganti semua anggota KPU sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.
Bila kita cermati sesungguhnya para elit yang puas dengan hasil pemilu berhadapan dengan mereka yang kalah karena merasa dicurangi. Konflik ini bukan hanya karena DPT, tetapi sebab utama karena kekalahan mereka yang cukup jauh. Apa yang terjadi bila mereka menjadi pemenang? Apakah akan bersikap sama seperti saat ini? Jawabannya tentu tidak.

Bara Konflik dalam Pemilu

Perebutan kekuasaan sejatinya memang penuh konflik. Walaupun sejak awal KPU mengajak semua partai untuk ikrar damai, tetap saja ada konflik yang muncul walaupun hanya diawali konflik internal partai. Kini bola salju “DPT fiktif” kian besar hingga beberapa pihak menyerukan untuk menunda pemilu yang sudah di depan mata.

Kasus DPT tidak boleh dianggap remeh, karena sangat menentukan suara pihak yang “diuntungkan”. Kasus ini memang dibilang terlambat karena negeri ini sebelumnya sudah menyelenggarakan pilkada berkali-kali di seluruh wilayah. Pertanyaannya; mengapa DPT kini dianggap tidak jelas?

Dunia Konflik Politik

Ada ungkapan politik yang cukup familier di negeri demokrasi, tidak ada musuh abadi dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Walaupun ini dikritik berkali-kali, realitas politik di negeri ini pun menunjukkan hal tersebut. Bagaimana tidak, partai yang berasal dari basis masa bahkan keluarga yang sama pun pecah belah menjadi beberapa bagian karena setiap elitnya memiliki kepentingan yang berbeda. Hampir semua partai pernah pecah hingga membingungkan rakyat yang diwakilinya.

Bila dicermati, tidak ada konflik partai yang berawal dari tuntutan rakyat kepada partai untuk lebih serius memperjuangkan aspirasinya. Tetapi yang terjadi selalu diawali para elit politik yang merebut atau mempertahankan posisinya sendiri. Kemudian para elit membuat legalisasi dukungan dari rakyat bahwa merekalah yang benar. Dukungan dari rakyat bisa diperoleh dengan berbagai cara, apakah menggunakan jaringannya sendiri atau mengerahkan orang bayaran. Dan ternyata dengan berbagai kepentingan elit membutuhkan massa maka muncullah orang-orang yang mengambil keuntungan dengan menyediakan massa bayaran tersebut. kini jasa jenis ini sangat laku keras.

Kondisi ini sangat merugikan rakyat, baik yang diwakili maupun yang tidak. Karena mereka tidak sibuk memperjuangkan aspirasi rakyat tetapi sibuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Bukan rakyat yang untung, tetapi rakyat jadi korban konflik. Bila elit hanya konflik di wilayah hukum sedang rakyat di wilayah adu fisik, sehingga tak sedikit konflik justru memakan korban jiwa.