Banyak permasalahan yang tak pernah selesai, hilang ditindih masalah-masalah baru, dan masalah-masalah baru tak tertangani karena terlalu banyak jumlahnya. Parahnya lagi para penegak hukum di negeri ini bermasalah! Bagaimana bisa mengharapkan penyelesaian dan keadilan jika kondisi seperti ini?

Banyak pihak ingin menyelamatkan, namun mereka terjebak dalam lingkaran setan sistem demokrasi kapitalisme. Mereka mengira bisa menyelesaikan semua masalah tapi bingung mengawali penyelesaian dari mana? Mereka terjerat masalah bangsa ini secara historis, yang akan terungkap ketika kasus lain tersingkap. Mereka memilih kasus kecil dan orang kecil sebagai tumbal untuk menyelamatkan masalahnya. Para pemimpin dan elit bingung dengan kasusnya sendiri sedang urusan rakyatnya dibiarkan terlantar. Bagaimana bisa berharap penyelamatan dan kesejahteraan, bila mereka saja bingung dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ?

Indonesia kian-hari makin tunduk pada Amerika yang kini akan tenggelam dengan utangnya yang tak bisa dibayar, persis sama dengan negara ini. Perusahaan-perusahaan Amerika terus memperpanjang kontrak dan meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dan potensi pasar Indonesia untuk kepentingan negerinya sendiri. Anehnya Indonesia bangga jadi jajahan Amerika dengan perjanjian konfrehensif menuju penjajahan secara menyeluruh, hanya terbuai kata “sate, bakso…” Obama?

Indonesia segera tenggelam dalam permasalahan-permasalahan besar dan penjajahan yang makin dalam. Daratan keadilan dan kesejahteraan ditinggalkan. Bahtera Indonesia terasa mulai masuk ke dalam  lautan. Apakah kita ikut tenggelam? ….

Jawabannya : Bisa ya … karena kita termasuk bagian negeri ini. Juga bisa tidak, … bila kita secara bersama-sama keluar dari lingkaran setan sistem demokrasi kapitalisme menuju sistem kehidupan yang dirahmati Allah Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta.

Bagaimana pendapat anda? ….

Faktanya ormas tanpa politik akan selalu jadi objek politik. Ini jelas sekali, bila sebuah ormas tidak memutuskan kebijakan dalam politiknya, maka umatnya diberikan kebebasan untuk menentukan pandangan politiknya masing-masing. Ibarat ternak yang dilepaskan dari kandangnya saat kampanye tiba. Maka partai-partai siap menerkam setiap ternak yang bingung lari kesana kemari. Tokoh-tokohnya didekati dengan barter suara dan kepentingan politik sesaat yang akhirnya munculah pergesekan di tingkat bawah. Minimal ada tiga kali waktu ormas dan umat akan dipecah-belah dengan kepentingan politik, saat pilpres, pilgub dan pilbup atau  pilwali.

Realitas di atas tentu saja tak bisa dilepaskan oleh jargon “Islam yes, partai Islam no” Cak Nun. Bisa dibilang “Ormas Islam yes, politik no” merupakan kelanjutan dari proses menjauhkan Islam dari politik. Proses ini betul-betul sitematis dan negara juga ikut andil di dalamnya.

Pandangan ormas tanpa politik seperti ini sesuai ajaran “Urusan Kaisar serahkan saja kepada Kaisar, dan urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan”. Jelas ini bukan ajaran Islam, tapi ajaran orang sekuler yang ada dalam agama nasrani. Apakah orang muslim ikut ajaran sekuler? Bila demikian, bukan kah muslim tersebut jadi sekuler?.

Seharusnya mengikuti ajaran Islam, karena ormas Islam. Di dalam al Qur’an terdapat ratusan hukum-hukum yang harus diterapkan oleh Negara. Untuk bisa diterapkan ormas Islam harus berupaya memperjuangkan secara politik. Tak pernah ada ceritanya, ada hukum yang bisa diterapkan di luar bingkai Negara. Maka, tak heran jika Imam Ghozali menyatakan “agama dan negara seperti saudara kembar, agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.”

Bila ormas Islam tanpa politik, maka tidak ada upaya mereka untuk memperjuangkan hukum Allah dalam kehidupan. Ini jelas karakter sekuler telah terbentuk dalam ormas Islam tersebut yang memisahkan Islam dari kehidupan. Maka, harus ada yang berusaha meluruskannya!

Geger artis porno/cabul dan pezina mencalonkan diri jadi pemimpin membuat kita teringat pada beberapa hadist Rosulullah saw yang menjadi panutan kita. Pertama sabda Rosulullah saw: “Tunggu saat kehancuranannya, apabila amanat itu disia-siakan!” Para sahabat serentak bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?” Nabi SAW menjawab: “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (HR. Bukhari).

Jelas artis-artis seronok ini tidak punya kapabilitas untuk mengatur urusan umat yang merupakan hal utama dalam politik. Seorang pemimpin politik haruslah mengerti apa yang menjadi masalah masyarakat dan paham solusinya. Bukan hanya itu, dalam Islam, solusi yang diberikan, bukanlah sembarang solusi, tapi haruslah berdasarkan kepada syariah Islam.

Bagaimana artis-artis cabul ini menyelesaikan masalah kemiskinan, kebodohan, sementara selama ini mereka tidak pernah hirau dalam urusan ini. Apalagi berharap mereka akan menyelesaikannya berdasarkan syariah Islam ? Bukankah yang mereka bicarakan selama ini hanyalah persoalan hiburan, gaya pakaian sensual yang mengundang nafsu , gaya panggung memikat yang mengumbar aurat ? Bukankah selama ini justru mereka menjadi pelaku maksiat yang banyak melanggar syariah Islam. Kalau kepemiminan politik ini diserahkankepada mereka tunggu saja kehancurannya !

Saat ini bukti kehancuran itu sudah terjadi di depan mata. Ketika umat Islam dipimpin oleh orang yang maksiat, yang tidak mau berhukum pada hukum Allah SWT. Lebih tunduk kepada hukum kufur, tunduk kepada penjajah kufur dan mengikuti arahan mereka dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tunduk kepada imperialis Amerika dengan perangkat sistem sekuler dan organisasi – alat penjajahannya- seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Lihatlah nasib umat Islam yang semakin terpuruk.

Yang kedua adalah hadist Rosulullah saw tentang munculnya ruwaibidhoh. Sabda Rosulullah saw : “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?“. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah)

Hal ini pun sudah terjadi. Banyak orang bodah yang memimpin umat . Mereka disebut bodoh karena menerapkan sistem yang bodoh (jahiliyah), tidak mau menjalankan syariah Islam. Bodoh , karena sudah tahu sistem sekuler danlibarel yang ada tidak akan membawa kepada kebaikan , malah membawa kehancuran, namun tetap saja dipertahankan. Bodoh, karena tidak mau mendengar pada kebenaran Islam untuk menerapkan syariah Islam.

Dan terbukti, saat ini penuh dengan penipuan. Yang tadinya berpakaian seksi , menipu ummat dengan, pura-pura berbusana muslim. Berjanji akan memperhatikan rakyat, setelah memimpin malah memiskinkan dan menambah derita rakyat. Bicara mempertahankan kedaulatan negara, pada realitanya malah menjual negara kepada asing, dengan menyerahkan kekayaan alam yang seharusnya untuk rakyat, dirampok oleh penjajah asing. Namun , sayangnya, masih ada masyarakat yang menganggap mereka sebagai orang yang amanah, bukan pengkhianat. Sebaliknya, yang menyerukan syariah Islam yang berasal dari Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang , justru dituduh mengancam negara.

Namun yang jelas , maraknya artis maksiat mencalonkan diri menjadi pemimpin , tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini. Inilah yang menjadi pangkal kehancuran sistem politik kita. Dalam sistem demokrasi dimana sekulerisme menjadi asasnya, persoalan agama dianggap merupakan persoalan pribadi. Sehingga syarat-syarat agama, tidak menjadi penting dan tidak bisa jadi ukuran .

Ditambah dengan prinsip liberalisme yang memberikan kepada siapapun kebebasan atas nama suara rakyat untuk dipilih menjadi pemimpin. Seperti yang dikatakan Gary Hart, calon presiden AS (1988) yang ketahuan selingkuh : Let the people decide, biarkan rakyat memilih, menjadi slogan demokrasi. Tanpa perlu melihat ketaqwaan dari sang pemimpin. Sampai-sampai Amin Rais mengatakan : meskipun yang terpilih adalah setan gundul.

Padahal ketaqwaan menjadi hal yang sangat penting dalam Islam. Hancur atau tidaknya sebuah negara , bangsa, dan rakyatnya tergantung pada ketaqwaan masyarakat , tergantung kepada keterikatan mereka pada syariah Islam. Kalau mereka bertaqwa Allah SWT akan membukakan pintu barakoh dari langit dan bumi (QS al A’raf : 96). Sebaliknya kalau mereka menyimpang dari aturan Allah swt mereka akan ditimpakan dengan kehidupan yang sempit dengan berbagai penderitaan (QS Thoha: 123-126).

Ketaqwaan disini bukanlah sekedar ketaqwaan personal dari pemimpin , tapi juga sistem yang dijalankan oleh sang pemimpin. Artinya, kita bukan hanya butuh pemimpin yang terikat pada syariat Islam secara individu, tapi sistem yang diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan masalah mua’amalah lainnya haruslah berdasarkan syariah Islam. Jangan berharap itu akan terwujud selama sistem yang diterapkan adalah sistem demokrasi, sistem kufur yang menyerahkan sumber kedaulatan hukum kepada manusia, bukan kepada Allah SWT semata-mata.

Perspektif : Farid Wadjdi (www.hizbut-tahrir.or.id)

Suasana suka ria menjadi “panas” seiring menculnya berbagai elemen masyarakat, terutama umat Islam menolak kedatangan Obama. Alasannya; Amerika masih menjajah secara militer di sejumlah negeri muslim seperti Irak, Afghanistan dan di perbatasan Pakistan-Afghanistan itu, berarti AS telah secara sengaja memusuhi umat Islam. Serangan terhadap satu negeri Islam hakikatnya adalah serangan terhadap seluruh umat Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan syariat Islam, AS sekarang ini termasuk kategori muhariban fi’lan atau negara yang dalam status memerangi umat Islam secara de facto. Presiden dari sebuah negara seperti itu tidak layak untuk diterima sebagai tamu.

Maksud kunjungan Presiden AS Obama ke Indonesia tidak lain untuk mengokohkan kepentingan politik dan ekonomi AS di negeri ini. Indonesia adalah negara yang sungguh penting buat AS. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Kaya sumberdaya alam, khususnya energi, dan pasar yang sangat potensial untuk produk-produk ekspor AS. Banyak perusahaan AS di bidang migas dan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Dan dari perusahaan-perusahaan itu, sangat banyak AS menikmati kekayaan negeri ini. Apalagi kini AS tengah bersaing secara ekonomi dengan China. Kunjungan Obama ke Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia tetap dalam orbit pengaruhnya. Secara politik tetap menganut sistem dan ideologi sekuler. Dan secara ekonomi tetap menjadi pasar produknya dan perusahaan-perusahaan AS tetap leluasa beroperasi di Indonesia. Artinya, kunjungan Presiden Obama akan semakin mengokohkan penjajahan (tidak langsung) AS atas negeri ini. Memang ada nuansa nostalgia karena Obama semasa kecil pernah sekolah di Jakarta. Tapi itu amat sangat tidak penting. Tidak mungkin presiden dari sebuah negara imperialis sebesar AS datang ke sebuah negara untuk sekadar bernostalgia.

Aksi penolakan kunjungan Obama mendapat “angin” media, baik cetak, televisi maupun internet. Berkat publikasi berbagai media, aspirasi penolakan Obama menjadi perdebatan publik atau muncul pro kontra dalam masyarakat. Pemerintah pun tak berani melarang aksi-aksi penolakan Obama, hanya saja mengharapkan aksi-aksi tersebut tidak dilakukan secara anarkis.

Sikap pemerintah Indonesia tetap, tak terpengaruh aspirasi ribuan ulama maupun kritik para pengamat anti neoliberalisme Amerika yang menolak kedatangan Obama. Sikap ini mengokohkan fakta Indonesia sebagai Negara pengekor, yang terus mengikuti kebijakan Amerika. Baik dalam bidang politik dan ekonomi, Indonesia jelas berkiblat ke Amerika. Apalagi, sikap yang ditunjukkan selalu berlebihan dalam menyambut tamu-tamu pejabat Amerika, termasuk Obama. Bila demikian bisa dikatakan pemerintah akan menyambut penjajah dengan “senang hati”.

Bila faktanya seperti ini, maka sangat disayangkan sebuah negeri kaya SDA maupun SDM secara “suka rela” menerima penjajahan politik, ekonomi dan budaya atas negeri dan rakyatnya. Padahal dalam UUD dinyatakan; penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sumber daya alam sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas, sikap rela dijajah ini adalah upaya pembodohan bukan mencerdaskan. Oleh karena itu, upaya merdeka secara mutlak harus terus kita upayakan bersama, dengan membuang sistem dan ideologi penjajah kapitalis Amerika, serta diganti dengan sistem dan ideologi Islam.

Kebenaran berdasarkan fakta yang seharusnya dicari oleh siapapun dan menjadi dasar pertimbangan utama diabaikan begitu saja. Meskipun berbagai bukti dan argumentasi sudah terungkap dalam rapat-rapat Pansus yang melelahkan, tetap saja yang paling menentukan adalah tawar menawar politik. Politik dagang sapi sangat kentara dalam kasus ini. Berbagai cara pun dilakukan untuk memperkuat posisi tawar menawar. Mulai dari bujukan kekuasaan sampai ancaman.

“Stick and Carrot Policy” menjadi alat penentu kebenaran. Bagi yang mau mendukung partai berkuasa , janji-janji kekuasaan dan jabatanpun dijadikan perangkap. Bukan rahasia lagi, pelobi partai berkuasa berkeliaran menawarkan posisi menteri (pasca reshufle), jabatan penting di BUMN , dan tawaran-tawaran lain yang menggiurkan.

Sebaliknya yang cendrung menolak partai berkuasa diancam dengan berbagai teror. Dikeluarkan dari koalisi, ancaman akan dikorbankan dalam reshuffle. Siapa kawan siapa lawan ditentukan bukan berdasarkan kebenaran tapi berdasarkan apakah mendukung partai berkuasa atau tidak. Seperti pernyataan sekjen DPP Demokrat Amir Syamsudin , bagi Partai Demokrat siapa lawan siapa kawan terlihat dari sikap fraksi terhadap kasus Century . Menurutnya keloyalan terhadap koalis bersama partai demokrasi , akan menjadi dasar pertimbangan evaluasi.

Pelobi-pelobi ulang pun menebarkan teror. Berbagai hal yang bisa menyeret lawan politik termasuk dugaan kejahatan masa lampau pun diungkap kembali. Staf khusus bidang sosial dan bencana Presiden SBY, Andi Arief, paling bersemangat menyeret politisi PKS dengan tuduhan terlibat dalam L/C Fiktif . Tidak tanggung-tanggung Andi Arif menuduh PKS melindungi deposan Bank Century yang bermasalah, M Misbakhun. Tuduhan yang ditolak keras oleh PKS. Andi Arif yang seharusnya lebih sibuk mengurusi bencana longsor Ciwidey, banjir dibanyak tempat di Indonesia , malah menjadi kacung penguasa demi mempertahankan posisi kekuasaan.

Dosa-dosa masa lalu pun diungkap seperti beberapa politisi yang dikenal keras dalam pansus dituding ikut dalam rombongan beberapa anggota DPR-RI yang ikut studi banding ke New York
dan London pada 2004, yang pembiayaannya ditanggung BI. Perjalanan ke luar negeri itu dianggap sebagai ‘upah’ (gratifikasi). Ical diseret-seret dalam masalah pajak. Peran Golkar dalam kasus Bank Bali, PDIP dalam kasus BLBI pun diungkap kembali untuk membuat gentar lawan. Lepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak pertanyaannya, kenapa baru sekarang masalah ini diungkap ?

Klaim atas nama suara rakyatpun dipertanyakan. Demokrasi selalu mengklaim bahwa system ini paling aspiratif karena berdasarkan kepada suara rakyat yang diwakili oleh anggota DPR/MPR. Kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun sudah berjibaku dalam rapat-rapat pansus Century tentu saja telah menghabiskan dana negara, tetap saja yang kemudian menuntukan adalah pimpinan partai politik. Atas nama kebijakan partai , suara pemimpin parpol yang tidak pernah ikut rapat justru yang paling menentukan. Tentu saja setelah kompromi politik dengan partai berkuasa. Pertanyaan penting yang harus kita ajukan , kalau merasa benar kenapa harus melakukan lobi sana lobi sini. Kalau semua ditentukan oleh pemimpin partai , untuk apa ada pansus yang memakan waktu yang panjang dan menghabiskan uang negara ?

Klaim suara mayoritas sistem demokrasi memang patut dipersoalkan. Realitanya, yang berkuasa sering kali adalah pemimpin partai dan pemilik modal. Hasilnya, banyak kebijakan partai politik di DPR atau pemerintahan yang justru memberatkan rakyat dan lebih menguntungkan pemilik modal. Rakyatpun tidak pernah ditanya apakah setuju terhadap kenaikan BBM, privatisasi listrik, komersialisasi pendidikan lewat BHP. Demokrasi menjelma menjadi tirani minoritas (pemilik modal, pemimpin partai) atas nama mayoritas. Prinsip penting demokrasi ini menjadi sebuah iluasi yang tidak ada realitnya.

Praktik kotor demokrasi seperti ini sudah seharusnya semakin menyadarkan kita tentang kebobrokan dari sistem ini. Sistem yang menjadikan hawa nafsu, kekuasaan, dan harta sebagai panglima tertinggi, tidak akan pernah memberikan kebaikan pada rakyat. Kembali kepada syariah Islam adalah jalan terbaik bagi kita . Syariah Islam, sistem aturan kehidupan yang berasal dari Allah SWT yang Maha Sempurna, Maha Pengasih dan Penyayang pastilah akan memberikan kebaikan kepada manusia.

Ukuran kebenaran juga menjadi jelas yakni halal dan haram berdasarkan nash syari’i. Bukan pertimbangan hawa nafsu manusia yang seringkali sarat dengan keserakahan, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, perbedaan waktu dan tempat. Afahukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu  minallahi hukman li qoumi yukinun (Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, siapakah yang lebih baik dari pada (hukum Allah ) bagi orang-orang yang yakin ?.

Perspektif : Farid Wadjdi (www.hizbut-tahrir.or.id)